Indonesia dan FAO sepakat untuk kerjasama tanggulangi kelaparan dunia

Di tengah acara Konferensi ke 29 FAO Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 - 31 Maret 2009 di Kantor UN ESCAP Bangkok, Mentan Indonesia, Anton Apriyantono, dengan Dirjen FAO, Jacques Diouf pada hari Senin, 30 Maret 2009 ini, telah menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) antara pemerintah Indonesia dengan FAO. Penandatanganan LoI yang disaksikan oleh Dubes KBRI Bangkok dan juga KBRI Roma ini, merupakan suatu bentuk pengakuan dari FAO atas upaya yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung program ketahanan pangan dalam kerangka Millennium Development Goals (MDGs) dan bantuan-bantuan yang diberikan Indonesia selama ini di berbagai negara seperti Tanzania, Gambia, Fiji, Madagaskar dll, terutama dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Di dalam Kerjasama ini juga dituangkan niat Indonesia untuk meningkatkan bantuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan FAO dalam bentuk penyediaan tenaga ahli dan teknisi, dan juga dalam bentuk lain seperti masukan, program, dan peralatan untuk pengenalan teknologi bagi negara-negara lain, yang akan dituangkan dalam suatu bentuk kerjasama tripartite. Dengan LoI ini pula, FAO akan menyediakan suatu daftar negara-negara yang akan menerima bantuan agar pembagian bantuan yang diberikan Indonesia nantinya dapat merata.

Baik Diouf maupun Anton sepakat bahwa penanda-tanganan LoI ini merupakan langkah konkrit dalam menjalin kerjasama untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan dunia.

Pertanian sebagai amunisi untuk diplomasi

Demikian pesan utama yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono saat beramah tamah dengan Dubes KBRI untuk Thailand dan staf serta beberapa masarakat di Wisma Duta tanggal 29 Maret 2009 malam.

Mentan selanjutnya mengatakan bahwa Menlu sangat mendukung upaya menggunakan sektor pertanian sebagai salah satu sarana utama diplomasi Indonesia. Keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras serta kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan merupakan suatu prestasi yang dapat ditularkan kepada negara lain yang saat sekarang justru mengalami kesulitan dengan ketahanan pangannya khususnya beberapa negara di wilayah Afrika.

Sementara Dubes KBRI Bangkok Muhammad Hatta mengatakan dalam sambutannya bahwa KBRI sangat aktif dalam menggunakan sarana UNESCAP sebagai jalur diplomasi melalui kerjasama multilateral dengan menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor unggulan khususnya tentang ketahanan pangan, lingkungan hidup dan bioenergi. Selanjutnya Dubes M. Hatta juga menginfokan bahwa tanggal 23 - 29 April 2009 yang akan datang akan di adakan Pertemuan ke 65 UNESCAP Commision di Bangkok dan berharap Mentan dapat memimpin Delri dalam pertemuan tersebut.

Kedatangan Mentan dan rombongan ke Bangkok dalam rangka menghadiri Konferensi ke 29 FAO Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 - 31 Maret 2009. Mentan selanjutnya akan mengunjungi Myanmar, Laos, dan Kamboja, untuk membangun kerjasama bisnis pertanian.

Saatnya bersama tanggulangi kelaparan

Demikian pesan utama yang disampaikan Menteri Pertanian dalam sambutannya pada Konferensi FAO ke 29 Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 - 31 Maret 2009 di Kantor UN ESCAP Bangkok. Pada sambutannya yang disampaikan pada urutan pertama tanggal 30 Maret ini, Mentan selanjutnya mengatakan bahwa persoalan ketahanan pangan akan semakin terancam dengan adanya krisis keuangan global ini, karena itu upaya untuk secara bersama mencari solusi dan formulasi tindakan aksi yang bersifat kolektif dan komprehensif adalah suatu keharusan agar masyarakat dunia dapat terlepas dari kelaparan.

Selanjutnya mentan mengatakan bahwa Indonesia saat sekarang sangat berkeinginan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada negara lain dalam hal meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya beras. Kerjasama Selatan-Selatan merupakan sarana yang dapat dipakai untuk merealisasikan keinginan Indonesia itu.

Pada kesempatan ini Mentan juga mengajukan beberapa thema yang perlu menjadi perhatian para negara anggota FAO yaitu: pembangunan bio energi yang tidak mengancam ketahanan pangan dan berkompetisi dengan bahan pangan; mempromosikan generasi kedua revolusi hijau yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatan produksi pertanian dan pangan; mempromosikan strategi untuk penanggulangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim global; membangun lumbung pangan regional yang merupakan sarana tanggap darurat yang cepat terhadap permasalahan ketahanan pangan.

Konferensi FAO ke 29 Regional Asia dan Pasifik ini dihadiri oleh 32 negara anggota FAO dengan 15 negara mengirimkan pejabat setingkat Menteri dan juga beberapa organisasi lain sebagai pengamat. Dalam delegasi Indonesia selain Mentan, ikut juga Dubes KBRI Thailand dan Dubes KBRI Roma serta pejabat daeri Deptan, Dephut, dan Dept DKP.

Hutan dapat ciptakan 10 juta lowongan kerja

Demikian pernyataan yang dikemukakan FAO dalam News-Releasenya tanggal 10 Maret 2009 hari ini. Organisasi Tenaga Kerja Dunia (ILO) memperkirakan bahwa tahun 2009 ini jumlah penganggur di seluruh dunia mencapai 198 juta orang, sementara pada tahun 2007 jumlahnya mencapai 179 juta orang. Bahkan dengan berlandaskan skenario terburuk, ILO memperkirakan jumlah ini dapat membengkak menjadi 230 juta.

Asisten Dirjen FAO yang menangani Departemen Kehutanan FAO, Mr. Jan Heino, mengatakan bahwa di tengah krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya orang kehilangan pekerjaan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat menciptakan jutaan lowongan pekerjaan baru. Hal ini berarti dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kelestarian lingkungan. “Mengingat hutan dan pepohonan adalah sumber penyimpan karbon yang vital, maka investasi di kehutanan akan merupakan kontribusi utama dalam usaha mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan hidup”, katanya.

Menurut FAO peningkatan investasi di sektor kehutanan disamping mampu menciptakan banyak lowongan pekerjaan, juga dapat mereduksi berkurangnya areal hutan sebagaimana banyak dilaporkan terjadi di beberapa negara.

Bagaimana pengelolaan hutan berkelanjutan dapat membangun sebuah masa depan yang hijau dan mempu memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat, akan merupakan bahasan utama dalam World Forest Week yang akan dilaksanakan bersamaan dengan FAO’s Committee on Forestry (COFO) ke 19 tanggal 16 – 20 Maret nanti.

Sebagai informasi, COFO merupakan sidang yang dilaksanakan FAO setiap 2 tahun sekali yang merupakan tempat berkumpulnya semua anggota FAO. Pertemuan akan membahas dan mendiskusikan berbagai aspek terkait dengan kehutanan. Menurut rencana pada pertemuan ini Delegasi Indonesia akan mengirimkan Sekjen, dan Dirjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Keterangan: Foto diambil dari "The Nature Conservancy" (Early morning misty view of the forest of East Kalimantan, Indonesia, BorneoPhoto © Mark Godfrey/TNC)

Pemetaan Kopi Indonesia melalui Analisa DNA

Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember (PPKK), menjajaki kemungkinan memetakan kopi Indonesia melalui analisa DNA. Upaya ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Prof. Giorgio Graziosi dari Universitas Trieste yang menemukan metode analisa ini setelah melakukan penelitian selama 15 tahun.

Keinginan PPKK ini juga dilandasi oleh upaya melakukan pemetaan jenis kopi Indonesia sesuai spesifik wilayah yang berbasis kandungan DNA, sehingga dalam perdagangan kopi Indonesia tidak bisa dipalsukan dan juga bisa meningkatkan posisi tawar dalam perdagangan dunia khususnya untuk kopi yang punya cita rasa khas.

Untuk saat ini baru kopi jenis Arabica yang memungkinkan diketahui DNA nya sementara untuk jenis kopi Robusta relatif masih sulit dilakukan mengingat jenis Robusta mempunyai sifat penyerbukan silang sementara kopi Arabica melakukan penyerbukan sendiri.

Sebagai realisasi dari kerjasama ini, maka pada bulan April 2009 ini akan datang seorang peneliti PPKK Dr. Retno Hulupi ke Universitas Trieste untuk mengadakan penelitian selama 3 bulan tentang DNA kopi Arabika Indonesia.

Kepala Bagian Penelitian, Dr. Soetanto Abdoellah dan juga Dr. Surip Mawardi, Peneliti Utama PPKK yang melakukan kunjungan ke Universitas Trieste tanggal 19 – 20 Februari 2009 lalu untuk mengatur segala sesuatunya dan sekaligus juga membahas kemungkinan menjadikan PPKK sebagai pusat penyedia jasa analisa DNA kopi hasil penemuan Prof. Graziosi untuk wilayah Asia Tenggara dengan melalui proses kerjasama (lisensi). PPKK Jember nantinya akan menjadi perwakilan dari perusahaan “DNA Analytica” yang merupakan payung yang menyediakan jasa analisa DNA Kopi Arabika bentukan dari Universitas Trieste bekerjasama dengan pengusaha swasta kopi Trieste.

Dalam kunjungan yang didampingi oleh Dr. Erizal Sodikin, Atase Pertanian KBRI Roma ini juga dibicarakan langkah ke depan untuk merealisasikan kerjasama ini. Dalam pembicaraan dan diskusi yang dilakukan mengemuka juga bahwa ke depan sertifikasi jenis kopi yang diperdagangkan tidak saja berdasarkan uji fisik dan cita rasa dan senyawa kimia serta proses budidayanya saja, tetapi bisa jadi pembeli kopi menginginkan sertifikasi berdasarkan uji DNA yang lebih valid dan sulit untuk dimanipulasi.

Mengomentari soal ini, Erizal Sodikin menyatakan “Adanya pemetaan Kopi Arabika Indonesia berbasis analisa DNA akan menjaga plasma nutfah kopi Arabika Indonesia dari pemalsuan. Jika pada saatnya nanti sistem perdagangan menghendaki sertifikasi yang lebih valid melalui jejak rekam DNA ini, maka Indonesia melalui PPKK sudah siap menjadi pelopor”.

Walaupun demikian kerjasama ini perlu selalu dimonitor oleh Institusi terkait khususnya Litbang Deptan (PPKK Jember) sehingga hak dan kepentingan Indonesia tidak dirugikan khususnya terkait dengan telah ditetapkannya Traktat tentang plasma nutfah yang tertuang dalam International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) yang sekretariatnya di FAO, khususnya dalam aspek “benefit sharing”, demikian Erizal menambahkan.

HARGA BERAS DUNIA MERANGKAK NAIK

Demikian data yang disampaikan FAO melalui FAO Rice Price Update bulan Februari 2009 yang diterima KBRI Roma.

Dari informasi yang diberikan FAO ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan bulan Desember 2008, harga beras dunia bulan Januari 2009 mulai mengalami kenaikan, walaupun kenaikannya relatif kecil. Hal ini tercermin dengan naiknya indeks harga beras dari 226 pada bulan Desember 2008 menjadi 231 untuk bulan Januari 2009 yang berarti dalam kurun waktu satu bulan ini rata-rata terjadi kenaikan sekitar 2 %.

Kenaikan ini terjadi untuk semua jenis beras kecuali beras US Long Grain 2,4% dan Viet 5% yang justru mengalami penurunan masing-masing sekitar 8,5 % dan 1,5 %, sementara jenis beras Basmati Pakistan dan US California harganya stabil, masing-masing 1100 US $/ton dan 1102 US $/ton.

Kenaikan tertinggi dialami oleh beras Viet 25% dan beras Thai Parboiled 100% yang kenaikannya mencapai sekitar 11 %, kemudian diikuti oleh beras Thai A Super (naik 7,1 %), Thai Fragrant 100% (naik 6,8 %), Thai White 100% B Second grade (naik 5 %), dan kenaikan yang terendah dialami beras Pak 25% dan Thai 25% yang kenaikannya sekitar 3,5 % lebih.

Dari data ini bisa dicermati bahwa kenaikan harga terjadi khususnya untuk beras dengan kualitas relatif rendah, sementara untuk beras kualitas yang tinggi harganya relatif stabil dan bahkan cenderung mengalami penurunan sebagai mana terlihat pada harga beras Basmati Pakistan dan US California dengan pengecualian untuk beras Thai Fragrant 100% yang mengalami kenaikan, demikian komentar Erizal Sodikin, Atase Pertanian KBRI Roma.

Selanjutnya menurut Erizal, “adanya kecenderungan peningkatan harga beras khususnya yang berkualitas relatif rendah yang mendominasi permintaan pasar dunia dan juga paling banyak diserap konsumen Indonesia ini hendaknya selalu dicermati oleh Indonesia dalam hubungannya dengan kebijakan ketahanan pangan dalam negeri dan swasembada beras”.

Roma, 12 Februari 2009

BULOG paparkan kiat Indonesia dalam kelola beras nasional

Dr. Mustofa Abubakar, Dirut Perum Bulog, menjadi salah satu panelis dari 4 panelis dalam diskusi kelompok yang mengambil thema: “Food price volatility, How to help smallholder farmers manage risk and uncerteinty” di sela acara Governing Council ke 32 IFAD yang berlangsung di Palazzo dei Congressi, Roma, pada hari Rabu 18 Februari 2009.

Dalam paparannya Dr. Mustafa yang mantan Pejabat Gubernur Aceh ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini harga bahan pangan khususnya beras di Indonesia relatif stabil sementara harga di pasaran dunia melambung. Keberhasilan Indonesia ini ditentukan salah satunya dengan menerapkan kebijakan melalui pengaturan sistem suply dan demand melalui operasi pasar dan penerapan raskin.

Keberhasilan Indonesia dalam mengelola harga pangan khususnya beras nasional ini mendapat apresiasi dari peserta dan panelis lain, tetapi sistem yang diterapkan di Indonesia ini tidak serta merta bisa diterapkan secara penuh di negara lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan situasi dan konsisi sesuai dengan ke khasan negara dan masyarakatnya masing-masing termasuk pola makan dan sebaran jenis pangan utamanya, serta geografinya. Walaupun demikian, banyak pelajaran yang bisa diambil dari sistem yang diterapkan Indonesia tersebut, salah satunya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan harga antara kepentingan petani (sebagai produser) dan masyarakat umum (sebagai konsumen) dengan menempatkan kekuatan pemerintah sebagai regulator.

Diskusi Panel yang dimodetarori oleh Mr. M. Wyatt, Asisten Presiden IFAD ini menampilkan juga pembicara dari Oxfam, International Federation of Agriculture Producers (IFAP), dan WFP dengan dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta dari berbagai negara anggota IFAD.

Benang merah lain dari diskusi panel ini adalah bahwa harga pangan yang volatile merupakan sesuatu yang umum terjadi hanya persoalannya adalah bagaimana harga yang fluktuatif ini masih dalam batas wajar yang di satu sisi tidak memberatkan konsumen dan di sisi lain petani menikmati keuntungan yang wajar.

Untuk mengurangi resiko dan ketidak pastian harga, maka salah satu solusinya adalah perlu dijalinnya kemitraan antara seluruh stakeholders seperti pihak swasta, petani, pemerintah, pedagang, lembaga peneliti, dan organisasi masyarakat. Untuk itu diperlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh level pemerintahan (daerah, nasional, regional dan internasional) untuk menanggulangi volatilisasi harga ini.