INDONESIA JADI TUAN RUMAH 4th GB-ITPGRFA TAHUN 2011

Keputusan ditetapkannya Indonesia menjadi tuan rumah 4th Governing Body dari International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (GB-ITPGRFA) ini diambil secara aklamasi dalam pertemuan ke 3 GB Traktat Gen Tumbuhan tersebut yang berakhir pada tanggal 5 Juni 2009 yang lalu di kota Tunis, Tunisia.

Sebagai informasi Traktat Gen Tumbuhan yang mulai diberlakukan Juni tahun 2004 ini merupakan suatu perjanjian yang sangat penting yang menjadi acuan dunia dalam mengatur pemakaian gen tumbuhan dunia, dan keputusannya bersifat mengikat secara hukum. Saat sekarang negara yang sudah meratifikasi Traktat ini (disebut Contracting Parties) berjumlah 120 negara termasuk Indonesia.

Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah bagi pertemuan tertinggi organisasi ini, akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperhatikan keanekaragaman sumber daya gen dalam negerinya. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara no 2 terbesar biodiversitasnya setelah Brazil, sehingga Indonesia masuk dalam negara yang disebut Country of Megadiversity.

Untuk diketahui bahwa pertemuan ke 3 Badan Pengatur dari Traktat Internasional tentang Gen Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian ini dilaksanakan dari tanggal 1 - 5 Juni 2009 di Tunis, Ibukota Tunisia yang diikuti oleh utusan dari 120 negara anggota termasuk Indonesia dan beberapa negara lain yang bertindak sebagai pengamat seperti, Amerika, Thailand, Jepang serta organisasi non pemerintah dan petani. Delegasi Indonesia dalam pertemuan diwakili oleh unsur Badan Litbang Pertanian dan KBRI Roma dengan diketuai oleh Sekretaris Badan Litbang Deptan, Bapak Dr. Haryono.

Pada pertemuan ini ditetapkannya juga target dana sebesar 116 juta US $ untuk implementasi Traktat di lapangan. Kesepakatan yang diambil melalui perdebatan yang panjang ini merupakan salah satu keputusan penting dari banyak keputusan lainnya. Dana sebesar ini ditargetkan untuk kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 sampai 2014, dan akan selalu dievaluasi dalam setiap pertemuan Governing Body yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 dari isi Traktat, dana ini diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan prioritas kegiatan khususnya di negara berkembang.

Dua keputusan penting ini merupakan kesempatan bagi para pihak di Indonesia yang terkait dengan sumber daya gen tumbuhan untuk lebih meningkatkan kiprahnya. Perhatian tentang pentingnya sumber daya gen ini selayaknya dijadikan salah satu prioritas pemerintah jika Indonesia ingin unggul dalam sektor pertanian dalam arti luas di masa mendatang.

Sebagai negara ke 2 terbesar di dunia setelah Brazil dalam masalah keanekaragaman sumber daya gen dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, maka sudah selayaknya Indonesia mempunyai Gen Bank Nasional yang tidak saja digunakan untuk menyimpan sumber daya gen asli Indonesia, tetapi juga dapat digunakan sebagai “tabungan” gen dari negara lain bagi kepentingan bangsa Indonesia. Tunisia saja yang penduduknya hanya berjumlah sekitar 10 juta dengan diversitas keanekaragaman hayatinya yang rendah sudah mendirikan Gen Bank Nasional yang terintegrasi sejak tahun 2007.

Bagi berbagai pihak yang berkecimpung dalam pengembangan sumber daya gen tanaman/tumbuhan Indonesia yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Traktat Sumber Daya Gen Tumbuhan dan berbagai hal terkait lainnya, dapat mengakses di: http://www.planttreaty.org/

116 Juta $ US untuk Pemanfaatan Genetik Tanaman

Demikian kesepakatan yang dicapai pada pertemuan ke 3 dari Governing Body (GB) dari International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA). Kesepakatan yang diambil melalui perdebatan yang panjang ini merupakan salah satu keputusan penting dari banyak keputusan lainnya. Dana sebesar ini ditargetkan untuk kurun waktu 5 tahun 2009 sampai 2014 yang akan selalu dievaluasi dalam setiap pertemuan Governing Body yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

Pertemuan ke 3 Badan Pengatur dari Traktat Internasional tentang Gen Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian ini dilaksanakan dari tanggal 1 - 5 Juni 2009 di Tunis, Ibukota Tunisia yang diikuti oleh utusan dari 120 negara anggota termasuk Indonesia dan beberapa negara lain yang bertindak sebagai pengamat seperti, Amerika, Thailand, Jepang serta organisasi non pemerintah dan petani.

Sesuai dengan pasal 18 ayat 3 dari isi Traktat, dana ini diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan prioritas kegiatan khususnya di negara berkembang. Mengingat Indonesia adalah negara ke 2 terbesar di dunia setelah Brazil dalam keanekaragaman sumber daya gen, maka keputusan penting ini selayaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi Indonesia khususnya dalam membiayai kegiatan yang terkait dengan sumber daya gen tumbuhan Indonesi. Berbagai pihak yang berkecimpung dalam pengembangan sumber daya gen tanaman/tumbuhan Indonesia hendaknya secara proaktif mempelajari isi Traktat ini serta keputusan lainnya. Untuk mengetahui berbagai hal terkait dengan Traktat Genetik Tumbuhan ini dapat diakses di: http://www.planttreaty.org/texts_en.htm

Dubes RI Roma Menyerahkan Surat-surat Kepercayaan ke WFP

Tanggal 7 Mei 2009 bertempat di kantor pusat WFP di Roma, Duta Besar RI Roma sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia untuk WFP, telah menyerahkan Surat-Surat Kepercayaan kepada Direktur Eksekutif World Food Program (WFP), Josette Sheeran.

Dubes mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dari pemerintah Indonesia kepada WFP atas segala peranannya di Indonesia selama ini khususnya bantuan terhadap korban bencana Tsunami dan juga beberapa kegiatan lainnya seperti program school feeding.

Selanjutnya Dubes Oemar yang pada acara penyerahan Surat-Surat Kepercayaan ini didampingi oleh Atase Pertanian, menjelaskan tentang peran serta Indonesia dalam memberikan bantuan pangan khususnya beras yang telah banyak dilakukan secara bilateral dan, dengan meningkatnya kemampuan produksi beras dalam negeri, saat ini pemerintah Indonesia tengah membahas kemungkinan penyaluran bantuan Indonesia melalui jalur multilateral khususnya WFP.

Ms. Sheeran, yang sebelumnya menjabat Deputi USTR, dalam tanggapannya mengucapkan selamat datang dan meyakini dengan latar belakang Dubes yang banyak berkecimpung di badan Internasional khususnya WTO akan sangat berperan dalam menopang kegiatan WFP. Ms. Sheeran menghargai dan menaruh harapan besar atas peranan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mengelola keamanan pangannya sehingga terhindar dari krisis pangan dan bahkan mampu swasembada.

Ms. Sheeran juga menghargai keberhasilan Indonesia dalam menyalurkan dan mengelola bantuan khususnya untuk bencana Tsunami dan menjelaskan bahwa banyak pelajaran yang didapat oleh WFP dari keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi dampak akibat bencana alam ini.

Ms. Sheeran juga menginfokan bahwa WFP sedang menyusun model tentang sistem terbaik dalam pengelolaan pangan utama. WFP ingin belajar dan mendapatkan informasi lebih jauh pengalaman Indonesia dalam mengelola pangan utama ini khususnya beras.

(Laporan disarikan oleh Atase Pertanian KBRI Roma)

Indonesia dan FAO sepakat untuk kerjasama tanggulangi kelaparan dunia

Di tengah acara Konferensi ke 29 FAO Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 - 31 Maret 2009 di Kantor UN ESCAP Bangkok, Mentan Indonesia, Anton Apriyantono, dengan Dirjen FAO, Jacques Diouf pada hari Senin, 30 Maret 2009 ini, telah menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) antara pemerintah Indonesia dengan FAO. Penandatanganan LoI yang disaksikan oleh Dubes KBRI Bangkok dan juga KBRI Roma ini, merupakan suatu bentuk pengakuan dari FAO atas upaya yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung program ketahanan pangan dalam kerangka Millennium Development Goals (MDGs) dan bantuan-bantuan yang diberikan Indonesia selama ini di berbagai negara seperti Tanzania, Gambia, Fiji, Madagaskar dll, terutama dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Di dalam Kerjasama ini juga dituangkan niat Indonesia untuk meningkatkan bantuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan FAO dalam bentuk penyediaan tenaga ahli dan teknisi, dan juga dalam bentuk lain seperti masukan, program, dan peralatan untuk pengenalan teknologi bagi negara-negara lain, yang akan dituangkan dalam suatu bentuk kerjasama tripartite. Dengan LoI ini pula, FAO akan menyediakan suatu daftar negara-negara yang akan menerima bantuan agar pembagian bantuan yang diberikan Indonesia nantinya dapat merata.

Baik Diouf maupun Anton sepakat bahwa penanda-tanganan LoI ini merupakan langkah konkrit dalam menjalin kerjasama untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan dunia.

Pertanian sebagai amunisi untuk diplomasi

Demikian pesan utama yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono saat beramah tamah dengan Dubes KBRI untuk Thailand dan staf serta beberapa masarakat di Wisma Duta tanggal 29 Maret 2009 malam.

Mentan selanjutnya mengatakan bahwa Menlu sangat mendukung upaya menggunakan sektor pertanian sebagai salah satu sarana utama diplomasi Indonesia. Keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras serta kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan merupakan suatu prestasi yang dapat ditularkan kepada negara lain yang saat sekarang justru mengalami kesulitan dengan ketahanan pangannya khususnya beberapa negara di wilayah Afrika.

Sementara Dubes KBRI Bangkok Muhammad Hatta mengatakan dalam sambutannya bahwa KBRI sangat aktif dalam menggunakan sarana UNESCAP sebagai jalur diplomasi melalui kerjasama multilateral dengan menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor unggulan khususnya tentang ketahanan pangan, lingkungan hidup dan bioenergi. Selanjutnya Dubes M. Hatta juga menginfokan bahwa tanggal 23 - 29 April 2009 yang akan datang akan di adakan Pertemuan ke 65 UNESCAP Commision di Bangkok dan berharap Mentan dapat memimpin Delri dalam pertemuan tersebut.

Kedatangan Mentan dan rombongan ke Bangkok dalam rangka menghadiri Konferensi ke 29 FAO Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 - 31 Maret 2009. Mentan selanjutnya akan mengunjungi Myanmar, Laos, dan Kamboja, untuk membangun kerjasama bisnis pertanian.

Saatnya bersama tanggulangi kelaparan

Demikian pesan utama yang disampaikan Menteri Pertanian dalam sambutannya pada Konferensi FAO ke 29 Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 - 31 Maret 2009 di Kantor UN ESCAP Bangkok. Pada sambutannya yang disampaikan pada urutan pertama tanggal 30 Maret ini, Mentan selanjutnya mengatakan bahwa persoalan ketahanan pangan akan semakin terancam dengan adanya krisis keuangan global ini, karena itu upaya untuk secara bersama mencari solusi dan formulasi tindakan aksi yang bersifat kolektif dan komprehensif adalah suatu keharusan agar masyarakat dunia dapat terlepas dari kelaparan.

Selanjutnya mentan mengatakan bahwa Indonesia saat sekarang sangat berkeinginan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada negara lain dalam hal meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya beras. Kerjasama Selatan-Selatan merupakan sarana yang dapat dipakai untuk merealisasikan keinginan Indonesia itu.

Pada kesempatan ini Mentan juga mengajukan beberapa thema yang perlu menjadi perhatian para negara anggota FAO yaitu: pembangunan bio energi yang tidak mengancam ketahanan pangan dan berkompetisi dengan bahan pangan; mempromosikan generasi kedua revolusi hijau yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatan produksi pertanian dan pangan; mempromosikan strategi untuk penanggulangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim global; membangun lumbung pangan regional yang merupakan sarana tanggap darurat yang cepat terhadap permasalahan ketahanan pangan.

Konferensi FAO ke 29 Regional Asia dan Pasifik ini dihadiri oleh 32 negara anggota FAO dengan 15 negara mengirimkan pejabat setingkat Menteri dan juga beberapa organisasi lain sebagai pengamat. Dalam delegasi Indonesia selain Mentan, ikut juga Dubes KBRI Thailand dan Dubes KBRI Roma serta pejabat daeri Deptan, Dephut, dan Dept DKP.

Hutan dapat ciptakan 10 juta lowongan kerja

Demikian pernyataan yang dikemukakan FAO dalam News-Releasenya tanggal 10 Maret 2009 hari ini. Organisasi Tenaga Kerja Dunia (ILO) memperkirakan bahwa tahun 2009 ini jumlah penganggur di seluruh dunia mencapai 198 juta orang, sementara pada tahun 2007 jumlahnya mencapai 179 juta orang. Bahkan dengan berlandaskan skenario terburuk, ILO memperkirakan jumlah ini dapat membengkak menjadi 230 juta.

Asisten Dirjen FAO yang menangani Departemen Kehutanan FAO, Mr. Jan Heino, mengatakan bahwa di tengah krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya orang kehilangan pekerjaan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat menciptakan jutaan lowongan pekerjaan baru. Hal ini berarti dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kelestarian lingkungan. “Mengingat hutan dan pepohonan adalah sumber penyimpan karbon yang vital, maka investasi di kehutanan akan merupakan kontribusi utama dalam usaha mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan hidup”, katanya.

Menurut FAO peningkatan investasi di sektor kehutanan disamping mampu menciptakan banyak lowongan pekerjaan, juga dapat mereduksi berkurangnya areal hutan sebagaimana banyak dilaporkan terjadi di beberapa negara.

Bagaimana pengelolaan hutan berkelanjutan dapat membangun sebuah masa depan yang hijau dan mempu memenuhi perubahan kebutuhan masyarakat, akan merupakan bahasan utama dalam World Forest Week yang akan dilaksanakan bersamaan dengan FAO’s Committee on Forestry (COFO) ke 19 tanggal 16 – 20 Maret nanti.

Sebagai informasi, COFO merupakan sidang yang dilaksanakan FAO setiap 2 tahun sekali yang merupakan tempat berkumpulnya semua anggota FAO. Pertemuan akan membahas dan mendiskusikan berbagai aspek terkait dengan kehutanan. Menurut rencana pada pertemuan ini Delegasi Indonesia akan mengirimkan Sekjen, dan Dirjen Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan.

Keterangan: Foto diambil dari "The Nature Conservancy" (Early morning misty view of the forest of East Kalimantan, Indonesia, BorneoPhoto © Mark Godfrey/TNC)